Apabila kita membahas K3 di Indonesia, masih perlu banyak perbaikan di sana sini. Tidak mengherankan, mengingat K3 di Indonesia seperti ‘dianak tirikan’ dan belum ‘membumi’. Namun bukan berarti tidak bisa menerapkan. Indonesia memang masih harus berjuang keras, berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam mendukung cita-cita bangsa, yaitu Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk Tahun 2015.

 

Setiap 12 Januari, Indonesia memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Bulan K3 hingga 12 Februari yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

 

Untuk mewujudkan Indonesia berbudaya K3 diharapkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, para cendikiawan, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinan perusahaan, pekerja, masyarakat dan lain-lain melakukan upaya-upaya konkrit pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing salah satunya dengan Gema Daya K3. Sehingga pelaksanaan K3 menjadi gerakan seluruh bangsa Indonesia. Dan yang tidak kalah penting adalah program-program K3 tersebut dapat terjalin sinergi antara satu dengan yang lain.

 

GEMA DAYA K3 ( GERAKAN EFEKTIF MASYARAKAT MEMBUDAYAKAN K3 )

 

Gema Daya K3 merupakan strategi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif dan potensi masyarakat untuk mewujudkan budaya K3 di setiap tempat kerja dan dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sebagai motivator Gema Daya K3, maka kegiatan Gema Daya K3 sebagai gerakan bersama-sama, menyeluruh, dan terpadu harus dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab secara berjenjang sesuai dengan tata cara sistem pemerintahan saat ini.

 

Untuk melaksanakan Gema Daya K3, pemerintah kabupaten/kota melalui kewenangannya untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan di wilayahnya. Sedangkan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan melakukan koordinasi kegiatan dan mendistribusikan hasil kegiatan sebagai laporan kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bersama dengan pemangku kepentingan terkait menetapkan kebijakan dan program sebagai acuan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta menidaklanjuti untuk pembinaan dan penghargaan secara nasional. Untuk penyelenggaraan Gema Daya K3, pemerintah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh semua pihak dari tingkat pusat sampai daerah.

 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

 

K3 sendiri bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan meniadakan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan pada masa yang akan datang.

Mengembangkan kesadaran K3 pada setiap karyawan tidak cukup dengan satu dua kali briefing K3, setumpuk prosedur dan aturan kerja, bahkan tak cukup dengan penggunaan kekuasaan yang berupa ancaman dan hukuman. Kesadaran adalah masalah kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam kepala, yang untuk merubahnya bisa jadi jauh lebih sulit dari merubah bentuk baja. bentuk-bentuk pemaksaan bisa merubah apa yang dilakukan, tapi tidak bisa merubah apa yang ada dalam pikiran.

 

Pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan mempengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

 

Dasar dari penerapan budaya K3 ini, dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), telah melakukan berbagai upaya mendorong pelaksanaan K3. Semisal melalui kampanye, seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3. Kemudian, pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga K3 baik tingkat nasional sampai tingkat perusahaan, pemberian penghargaan K3, dan perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan.

 

Akan tetapi sayangnya hasil tersebut hingga saat ini belum optimal. Hal ini ditandai adanya kasus-kasus kecelakaan kerja di tempat kerja yang berakibat fatal sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil serta pencemaran lingkungan yang dampaknya sangat besar bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun pemerintah. Secara keseluruhan berbagai kerugian tersebut akan mempengaruhi pula tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Hari K3 Nasional yang mengambil tema ”Melalui Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) kita wujudkan Indonesia Berbudaya K3 dalam menghadapi Perdagangan Bebas” sangat tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3.

 

Dalam rangka mendorong terlaksananya perlindungan K3, maka upaya yang paling tepat dalam menerapkan K3 adalah melalui penerapan sistem yaitu sistem manajemen K3 sebagaimana amanat Pasal 87 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mana pedoman penerapan SMK3 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

 

Tujuan dan sasaran SMK3 adalah terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Karena Sistem Manajemen K3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja tetapi juga tanggungjawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya.

 

Selain itu penerapan Sistem Manajemen K3 juga mempunyai banyak manfaat langsung dan tidak langsung bagi industri kita.

 

Manfaat langsung yang dirasakan antara lain mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja dan menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

 

Di samping itu juga, Sistem Manajemen K3 juga memiliki banyak manfaat tidak langsung yakni meningkatkan image market terhadap perusahaan, menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan, serta perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

 

Secara Umum Persyaratan untuk penerapan SMK3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

  1. Umum
  2. Penetapan Kebijakan K3
  3. Perencanaan K3
  4. Pelaksanaan Rencana K3
  5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
  6. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
  7. Penilaian SMK3
  8. Pengawasan

 

Melalui pengoptimalan Sistem Manajemen K3 dan mengupayakan Gema Daya K3 diharapkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri, para cendikiawan, organisasi profesi, asosiasi dan lain-lain dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam peningkatan pelaksanaan K3 sehingga tercipta pelaksanaan K3 secara mandiri dan dapat mendukung pencapaian “Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015”.

 

Silahkan menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut perihal penerapan SMK3.